Soal PPPK Perisalah Legislatif Ahli Pertama + Kunci Jawaban

Hallo Teman Studiku !

Kabarnya Seleksi PPPK 2024 akan dilaksanakan bulan ini lho! Sudah siapkah kamu untuk seleksi bersama pejuang lainnya? Atau masih bingung harus mulai dari mana? Tenang, Kamu datang ke tempat yang tepat! Studiku.id udah kumpulin Soal PPPK Perisalah Legislatif - Ahli Pertama dan udah lengkap sama pembahasannya. Yuk, langsung aja asah kemampuan kamu dengan latihan soal bareng studiku dibawah ini !

Latihan Soal PPPK Ahli Pertama - Perisalah Legislatif

Soal 1

Prosedur pembentukan Mahkamah Agung diatur dalam pasal berapa dalam UUD 1945?

A. Pasal 23\
B. Pasal 24\
C. Pasal 24A\
D. Pasal 25\
E. Pasal 26

Kunci Jawaban: C. Pasal 24A\ Pembahasan: Prosedur pembentukan Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 24A UUD 1945. Pasal ini menjelaskan bahwa Mahkamah Agung merupakan lembaga yudikatif yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan kewenangan lainnya yang diatur oleh undang-undang. Pasal 24 mengatur tentang kekuasaan kehakiman secara umum, Pasal 25 mengatur tentang masa jabatan hakim agung, sedangkan Pasal 23 dan 26 tidak relevan dengan pembentukan Mahkamah Agung.

Soal 2

Apa yang dimaksud dengan prinsip meritokrasi dalam manajemen ASN menurut UU No. 5 Tahun 2014?

A. Penempatan ASN berdasarkan senioritas dan masa kerja.
B. Penempatan ASN berdasarkan prestasi, kualifikasi, dan kompetensi.
C. Penempatan ASN berdasarkan rekomendasi atasan langsung.
D. Penempatan ASN berdasarkan hasil uji kompetensi periodik.
E. Penempatan ASN berdasarkan kebutuhan organisasi dan pertimbangan politis.

Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Prinsip meritokrasi dalam manajemen ASN mengacu pada pemilihan, rekrutmen, penempatan, dan pengembangan karir ASN yang didasarkan pada prestasi, kualifikasi, dan kompetensi individu, bukan faktor lain seperti senioritas, rekomendasi atasan, atau pertimbangan politis. Ini diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik.

Klik di Sini untuk Quiz Seru Lainnya!

Dapatkan Akses ke 100+ Quiz HOTS PPPK Terbaru di Sini.

Soal 3

Dalam konteks hubungan antara DPR dan lembaga eksekutif, apa peran DPR dalam sistem checks and balances?

Pilihan Jawaban:

A. DPR memiliki hak untuk meninjau ulang keputusan yang dibuat oleh lembaga eksekutif.
B. DPR bekerja sama dengan lembaga eksekutif dalam penyusunan kebijakan tanpa pengawasan.
C. DPR mengesahkan undang-undang yang diusulkan oleh lembaga eksekutif tanpa pembahasan.
D. DPR melakukan pengawasan melalui panitia khusus yang dibentuk untuk setiap kebijakan.
E. DPR mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah melalui hak interpelasi.

Kunci Jawaban: E

Pembahasan: Dalam sistem checks and balances, DPR mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah melalui hak interpelasi. Hak interpelasi memungkinkan DPR untuk meminta penjelasan dari pejabat eksekutif mengenai kebijakan tertentu, memastikan adanya keseimbangan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif. Pilihan lainnya mencakup bentuk pengawasan tetapi tidak spesifik dalam konteks checks and balances.

Soal 4

Kompetensi sosial kultural yang paling penting bagi JF APL Terampil dalam menjalankan tugasnya adalah?

A. Kemampuan adaptasi dengan teknologi baru.
B. Kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing.
C. Pemahaman mendalam tentang adat istiadat lokal.
D. Keterampilan dalam mediasi konflik.
E. Kemampuan bekerja dalam tim multikultural.

Jawaban: C. Pemahaman mendalam tentang adat istiadat lokal.

Pembahasan: Kompetensi sosial kultural yang paling penting bagi JF APL Terampil adalah pemahaman mendalam tentang adat istiadat lokal. Hal ini penting karena tugas legislasi seringkali berhubungan dengan berbagai kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda, dan pemahaman ini membantu dalam komunikasi dan implementasi peraturan yang efektif.

Soal 5

Apa peran utama Instansi Pembina dalam pengembangan JFPL/JFAPL menurut Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah?

A. Mengawasi pelaksanaan tugas JFPL/JFAPL
B. Menyusun program pelatihan dan pengembangan
C. Menetapkan standar operasional prosedur
D. Menyusun kebijakan dan pedoman teknis
E. Mengelola sertifikasi kompetensi

Jawaban:

D. Menyusun kebijakan dan pedoman teknis

Penjelasan:

Menurut Perpres No. 16 Tahun 2018, peran utama Instansi Pembina dalam pengembangan JFPL/JFAPL adalah menyusun kebijakan dan pedoman teknis yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi JFPL/JFAPL. Tugas ini penting untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah berjalan sesuai dengan standar dan aturan yang telah ditetapkan.

Mau dapatkan Soal berkualitas lainnya? Dapatkan semua soal PPPK : 1) Seleksi Kompetensi Manajerial, 2) Seleksi Kompetensi Sosial Kultural, 3) Wawancara, dan 4) Seleksi Kompetensi Teknis, Klik link dibawah ini sekarang!

Yuk, kunjungi https://studicpns.id/ dan daftar sekarang juga!